|
 LKP dalam konteks program ASPPUK, merupakan satu “strategi”, yakni dimaksudkan untuk membuka akses perempuan terhadap sumberdaya. Menurut kerangka Sarah Longway, kehadiran LKP diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis perempuan. Sehingga dalam hal itu, tingkat pemberdayaan perempuan untuk membuka akses dan peningkatan kesejahteraan berjalan secara paralel.
Dari pengalaman program KM, dan tuntutan kelompok perempuan usaha kecil (KPUK) untuk secara langsung mengelola manajeman lembaga keuangan mikro, dan ditunjang problematika PUK, serta rintangan ideologi liberalisme ekonomi global, maka LKP didirikan oleh ASPPUK dan JARPUK.
Ada dua tujuan LKP. Pertama, tujuam umum, yaitu LKP menjadi lembaga keuangan alternatif untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan terhadap sumberdaya. Kedua, tujuan khusus, yaitu dengan terbangunnya LKP diharapkan meningkatkan kemampuan PUK dalam mengembangkan usaha, terbangun solidaritas JarPUK sebagai wadah membangun gerakan, serta terakumulasi pengalaman mengelola LKP, sebagai alat advokasi.
Sementara itu, visi LKP ialah terbangunnya gerakan masyarakat sipil berdasarkan nilai keadilan gender, kebersamaan, kejujuran, bertanggung jawab, demokratis & kemandirian untuk melawan system kapitalisme yang tidak adil. Sedangkan misinya; pertama, membangun sumber permodalan bagi perempuan usaha kecil-mikro (PUK-mikro) melalui Lembaga Keuangan Perempuan (LKP), kedua, meningkatkan kesadaran PUK akan ketidakadilan, sehingga memunculkan keinginan untuk melakukan gerakan (perlawanan), melalui Lembaga Kuangan Perempuan (LKP).
LKP dalam konteks program ASPPUK, merupakan satu “strategi”, yakni dimaksudkan untuk membuka akses perempuan terhadap sumberdaya. Menurut kerangka Sarah Longway, kehadiran LKP diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis perempuan. Sehingga dalam hal itu, tingkat pemberdayaan perempuan untuk membuka akses dan peningkatan kesejahteraan berjalan secara paralel.
Dari pengalaman program KM, dan tuntutan kelompok perempuan usaha kecil (KPUK) untuk secara langsung mengelola manajeman lembaga keuangan mikro, dan ditunjang problematika PUK, serta rintangan ideologi liberalisme ekonomi global, maka LKP didirikan oleh ASPPUK dan JARPUK.
Ada dua tujuan LKP. Pertama, tujuam umum, yaitu LKP menjadi lembaga keuangan alternatif untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan terhadap sumberdaya. Kedua, tujuan khusus, yaitu dengan terbangunnya LKP diharapkan meningkatkan kemampuan PUK dalam mengembangkan usaha, terbangun solidaritas JarPUK sebagai wadah membangun gerakan, serta terakumulasi pengalaman mengelola LKP, sebagai alat advokasi.
Sementara itu, visi LKP ialah terbangunnya gerakan masyarakat sipil berdasarkan nilai keadilan gender, kebersamaan, kejujuran, bertanggung jawab, demokratis & kemandirian untuk melawan system kapitalisme yang tidak adil. Sedangkan misinya; pertama, membangun sumber permodalan bagi perempuan usaha kecil-mikro (PUK-mikro) melalui Lembaga Keuangan Perempuan (LKP), kedua, meningkatkan kesadaran PUK akan ketidakadilan, sehingga memunculkan keinginan untuk melakukan gerakan (perlawanan), melalui Lembaga Kuangan Perempuan (LKP).
Salah satu LKP yang ada di Kota Semarang adalah LKP Srikandi yang berbadan hukum koperasi. Dengan anggota yang hanya 100-an orang mereka mulai merangkak untuk mewujudkan cita-citanya membangun LKP yang bisa menjawab persoalan perempuan khususnya PUK (Perempuan Usaha Kecil). Berbekal nekat, LKP ini mulai membangun kantor yang dijadikan sekretariat Jarpuk (Jaringan Perempuan Usaha Kecil) Semarang . Optimis itu semboyannya, dengan mengajukan ijin mendirikan bangunan kepada kantor kelurahan yang menaunginya, mereka mulai membangun sekretariat. Dan kantor itu sudah operasional untuk LKP. Setiap hari buka untuk melayani perempuan yang berdagang disekitrakantor. Perkembnagan LKP mulai nampak dan karena kemandiriannya tersebut sampai 3 kali didatangi oleh Kementrian UKM dan Koperasi. Ada perasaan bangga sekaligus malu, menurut penuturan Ibu Lis penggungjawab LKP tersebut. Malu, karena LKP masih kecil omzetnya, dan senang karena dapat kunjungan/ perhatian. Berikut penuturannya, “ LKP ini dikunjungi karena kemandiriannya, saya sebenarnya mengharap perhatian pemerintah untuk memberikan kepercayaan dana kepada LKP, namun sampai sekarang belum ada, masih menunggu. Kalau ada jasanya tinggi dan harus pakai agunan. ”
Banyak peluang, namun banyak permainan itu juga yang diungkapkan. Menurut pengalamannya bahwa tawaran untuk akses pinjaman ada, tapi biayanya juga tinggi (biaya siluman) karena harus memberi ‘tips’ ke pejabat tertentu. Bahkan mereka sudah terbuka dengan menanyakan langsung ke masyarakat yang difasilitasi pinjaman bergulir (bukan hibah). Pengalaman ini yang membuat pengurus LKP untuk lebih hati-hati dalam menerima tawaran permodalan.
Selain itu, akhir- akhir ini beliau juga mengeluh karena mulai banyak saingan, banyak bank besar masuk kepasar, seperti BRI, Danamon, Bank Jateng, BPD, selain itu ada Kospin2. Mereka pada umumnya permodalannya kuat sehingga penawaran jasanya juga rendah. Implikasinya banyak pedagang yang beralih ke pemodal besar tersebut. “Untung kita yang utama melayani anggota, sehingga dengan kondisi seperti itu masih tetap bisa bertahan,” ungkap Bu Lis
Namun karena terlanjur membuka kantor kas tiap hari implikasinya biaya operasional dan primanya layanan. Upaya yang dilakukan supaya bisa bertahan dan hidup adalah dengan membuka layanan pembayaran rekening listrik, melayani kepengurusan pembuatan/perpanjangan SIM/STNK bahkan berjualan pulsa. Ibaratnya munculnya saingan dengan pemodal besar, bukan menjadi halangan, bahkan dorongan untuk maju dan berkembang. Berbagai layanan tersebut menjadi strategi bagaimana LKP yang kecil tetapi punya keinginan melayani anggota dan perempuan disekitarnya dengan lebih baik dan cepat.
Mereka boleh berbangga, karena bisa melayani anggota yang mayoritas adalah perempuan. Itulah yang membedakan layanan LKP dengan layanan keuangan lainnya, tanpa agunan mereka bisa layani dan semangat untuk membangun permodalan secara mandiri. Rk
 |
Subscribe to this comment's feed
.